Pernyataan Michael Hudson tentang hubungan antara negara sentral yang kuat dan demokrasi menyoroti kontradiksi fundamental dalam wacana politik global. Menurut Hudson, demokrasi yang efektif membutuhkan kehadiran negara pusat yang kuat, namun persepsi Amerika sering mengkategorikan hal tersebut sebagai sosialisme—yang ironisnya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokratis. Pernyataan ini menjadi titik tolak untuk mengeksplorasi paradoks dalam klaim Amerika sebagai “mercusuar demokrasi” dan menganalisis bagaimana sistem demokrasi di Amerika Serikat bekerja (atau tidak bekerja) dalam praktiknya.
Paradoks Definisi Demokrasi dalam Perspektif Amerika
Pernyataan Hudson mengungkap kontradiksi mendasar dalam cara Amerika Serikat mendefinisikan dan mempromosikan demokrasi secara global. Menurut Hudson, Amerika telah membatasi definisi demokrasi pada sistem yang loyal kepada kebijakan Amerika dan memberi ruang bagi bank-bank Amerika untuk memfinansialkan ekonomi negara lain. Paradoks ini semakin terlihat ketika Amerika mengklaim sebagai “siswa terbaik” dalam demokrasi, namun hasil jajak pendapat global menunjukkan persepsi yang berbeda.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh CGTN, Universitas Renmin Tiongkok, dan Institut Komunikasi Era Baru Internasional, sebanyak 71,1% responden global percaya bahwa sistem politik Amerika memiliki kelemahan serius dan sangat berbeda dari konsep inti sistem demokrasi. Lebih lanjut, 70,4% responden yakin bahwa Amerika Serikat bukanlah “teladan demokrasi” yang layak diikuti oleh negara lain. Data ini menunjukkan kesenjangan signifikan antara citra yang dipromosikan Amerika dan persepsi global tentang realitas sistem politiknya.
Demokrasi Uang: Politik yang Dikuasai Minoritas Kaya
Salah satu kritik paling mendasar terhadap sistem demokrasi Amerika adalah dominasi kepentingan ekonomi dalam proses politik. Dalam sistem yang seharusnya menjunjung prinsip “satu orang, satu suara”, Amerika justru menunjukkan kecenderungan bahwa kekuasaan politik lebih menguntungkan kelompok minoritas kaya.
Hasil survei global mencatat bahwa 74,5% responden percaya kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu di Amerika lebih cenderung menguntungkan kelompok minoritas kaya dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Selain itu, 68% responden meyakini bahwa “Demokrasi ala AS” telah menjadi permainan uang yang hanya mampu dimiliki oleh segelintir orang kaya. Temuan ini menggarisbawahi paradoks model demokrasi Amerika yang, meskipun mengklaim sebagai representatif, sering gagal mewakili kepentingan mayoritas warganya.
Kegagalan Sistem Dua Partai dalam Menjawab Kebutuhan Rakyat
Sistem politik Amerika yang didominasi oleh dua partai besar—Demokrat dan Republik—sering dikritik karena ketidakmampuannya untuk membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat luas. “Perselisihan keledai-gajah” (simbol Demokrat dan Republik) telah mereduksi apa yang disebut sebagai “politik seimbang” menjadi sekedar “politik veto” akibat tarik-menarik ekstrem antara kedua partai.
Dalam praktiknya, kedua partai menunjukkan kegagalan dalam memperjuangkan isu-isu penting bagi masyarakat Amerika. Partai Demokrat, meskipun dikenal progresif, tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan brutalitas polisi terhadap kelompok minoritas, terutama kelompok kulit hitam Amerika. Demokrat juga gagal melindungi hak aborsi setelah pembatalan Roe V. Wade, meskipun pernah memiliki kesempatan untuk mengkodifikasi keputusan ini selama administrasi Presiden Obama.
Lebih jauh lagi, baik Demokrat maupun Republik gagal memperjuangkan kebijakan-kebijakan penting seperti jaminan kesehatan bagi seluruh warga AS (Medicare), pembatalan pinjaman pendidikan, permasalahan hak masyarakat pribumi, dan reparasi atas perbudakan. Sikap yang sama juga terlihat dalam kebijakan terkait imigran dan pencari suaka. Kedua partai juga tidak memiliki kebijakan yang pro-kelas pekerja, termasuk isu upah layak, perlindungan serikat pekerja, penyediaan perumahan terjangkau, dan strategi untuk mengatasi biaya hidup yang semakin meningkat.
Eksploitasi Konsep Demokrasi untuk Kepentingan Hegemoni
Kritik fundamental terhadap pendekatan Amerika tentang demokrasi adalah bagaimana konsep ini dieksploitasi untuk memajukan kepentingan geopolitik dan mempertahankan hegemoni global AS. Amerika Serikat telah lama memprivatisasi konsep “demokrasi” dan menggunakannya sebagai alat untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Menurut survei, 71% responden global mengkritik Amerika Serikat karena mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan menindas negara lain dengan kedok “demokrasi”. Sementara 62,3% responden menyatakan sangat tidak puas terhadap perilaku hegemoni Amerika Serikat yang menyalahgunakan sanksi dan paksaan ekonomi.
Selain itu, hampir 70% responden global sangat khawatir dengan sejarah panjang AS yang menghasut “revolusi warna” dan mengobarkan “perang proksi” di seluruh dunia. Lebih dari 65% responden sangat menentang upaya memaksa negara lain mengubah sistem politiknya melalui revolusi dan agresi. Data ini menggambarkan skeptisisme global terhadap motif Amerika dalam mempromosikan demokrasi di luar negeri.
Risiko Democratic Backsliding dan Competitive Authoritarianism
Ironi terbesar mungkin adalah bahwa Amerika Serikat sendiri, yang sering mengklaim sebagai pelopor demokrasi, kini menghadapi risiko kemunduran demokratis (democratic backsliding). Terdapat kekhawatiran bahwa Amerika Serikat sedang berada dalam bahaya demokrasi merosot menjadi “competitive authoritarianism”—sistem di mana pemilihan tetap ada tetapi lembaga-lembaga demokratis lainnya melemah.
Dalam sistem seperti ini, lembaga regulasi independen kehilangan otonomi, cabang legislatif menjadi sekadar formalitas, dan lembaga peradilan menghadapi tekanan signifikan untuk tunduk pada kekuasaan. Pegawai negeri dan militer yang tidak loyal disingkirkan, media diintimidasi dan dibungkam, serta bisnis didorong untuk mendukung agenda otoritarian dengan janji keuntungan besar.
Perdebatan “Republik bukan Demokrasi”: Strategi Delegitimasi
Menariknya, dalam wacana politik domestik AS, terdapat kecenderungan untuk membedakan antara “republik” dan “demokrasi”—dengan pernyataan bahwa “Amerika Serikat adalah republik, bukan demokrasi”. Perdebatan ini sebenarnya memiliki motif politik yang lebih dalam.
Menurut sumber, pernyataan semacam ini seringkali digunakan untuk melegitimasi praktik anti-demokratis. Dengan menegaskan bahwa AS bukanlah demokrasi, pernyataan ini secara implisit mendukung gagasan bahwa mayoritas tidak seharusnya membuat keputusan dan bahkan melemahkan konsep hak suara secara keseluruhan.
Sejak pihak kanan politik/Partai Republik menyadari bahwa ide dan kandidat mereka—terutama di tingkat nasional—semakin tidak populer, narasi “kita bukan demokrasi” secara halus mendukung gagasan bahwa mungkin ide-ide tidak populer ini tetap harus menjadi hukum meskipun tanpa dukungan mayoritas. Lebih jauh lagi, ini mengisyaratkan bahwa demokrasi yang kuat, mudah diakses, dan pluralistik mungkin bukan sesuatu yang patut diperjuangkan.
Tantangan dan Prospek Demokrasi Amerika
Analisis terhadap pernyataan Michael Hudson dan berbagai sumber data menunjukkan bahwa sistem demokrasi Amerika menghadapi tantangan substantif yang perlu diakui dan diatasi. Paradoks antara klaim Amerika sebagai “mercusuar demokrasi” dan realitas praktiknya—termasuk dominasi kepentingan ekonomi dalam politik, kegagalan sistem dua partai, eksploitasi konsep demokrasi untuk kepentingan hegemoni, dan risiko kemunduran demokratis—menunjukkan kesenjangan signifikan antara cita-cita dan praktik.
Paradoks yang diungkap Hudson—bahwa negara pusat yang kuat diperlukan untuk demokrasi yang efektif, tetapi Amerika cenderung memberi label “sosialisme” pada pendekatan semacam itu—menyoroti ketegangan mendasar dalam diskursus demokrasi kontemporer. Pengakuan dan penanganan ketegangan ini mungkin menjadi langkah pertama dalam memperkuat fondasi demokratis, baik di Amerika Serikat maupun secara global.