Presiden Joko Widodo (Jokowi) mungkin tidak menyangka bahwa di tahun terakhir masa jabatannya, ia akan mendapat kritik tajam dari sejumlah sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sejak akhir Januari hingga awal Februari 2024, setidaknya ada 11 kampus yang menyampaikan seruan moral, petisi, atau deklarasi kebangsaan yang menyoroti berbagai penyimpangan dan ketidakpedulian pemerintah terhadap prinsip demokrasi.
Kritik tersebut dilontarkan setelah Jokowi menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye asalkan tidak menyalahgunakan fasilitas negara. “Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa nggak boleh,” katanya setelah menyerahkan pesawat tempur ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari dunia akademik yang menganggap Jokowi telah melanggar etika dan konstitusi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain itu, Jokowi juga dinilai telah menunjukkan keberpihakan yang tidak netral terhadap salah satu calon presiden yang akan bertarung dalam Pemilu 2024, yaitu Prabowo Subianto, yang merupakan mantan rivalnya di Pemilu 2019.
Namun, apakah kritik yang disampaikan oleh sivitas akademika ini benar-benar murni sebagai bentuk kepedulian terhadap demokrasi dan kenegarawanan? Ataukah ada motif lain di balik seruan moral dan deklarasi kebangsaan yang mereka lakukan? Apakah suara kampus ini benar-benar mewakili suara akademik yang independen dan objektif? Ataukah suara kampus ini sebenarnya adalah suara politik yang terpengaruh oleh kepentingan elektoral?
Siapa Saja yang Kritik Jokowi?
Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lihat siapa saja sivitas akademika yang telah mengkritisi Jokowi dan apa saja yang mereka sampaikan. Berikut adalah daftar kampus dan isi kritik mereka:
- Universitas Gadjah Mada (UGM): Menyampaikan Petisi Bulaksumur yang menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi di masa pemerintahan Jokowi, seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum, serta pernyataan kontradiktif Jokowi terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye antara netralitas dan keberpihakan.
- Universitas Islam Indonesia (UII): Menyampaikan pernyataan sikap yang bertajuk Indonesia Darurat Kenegarawanan, yang mengecam sikap kenegarawanan Jokowi yang dinilai lemah dan tidak konsisten, seperti mengabaikan aspirasi rakyat, menyalahgunakan kekuasaan, dan membiarkan penyalahgunaan anggaran negara.
- Universitas Indonesia (UI): Menyampaikan Deklarasi Kebangsaan Kampus Perjuangan, yang menuntut Jokowi untuk menghormati konstitusi, menjaga netralitas, dan menghentikan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, serta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal proses demokrasi yang jujur dan adil.
- Universitas Padjadjaran (Unpad): Menyampaikan Seruan Padjadjaran untuk Kritik Jokowi, yang menyoroti berbagai masalah yang terjadi di bawah pemerintahan Jokowi, seperti krisis ekonomi, kesehatan, lingkungan, hukum, dan hak asasi manusia, serta menyerukan agar Jokowi bertanggung jawab atas segala kebijakan dan tindakannya.
- Universitas Diponegoro (Undip): Menyampaikan Deklarasi Undip untuk Indonesia, yang mengkritik Jokowi atas berbagai kegagalan dan kekeliruan dalam menjalankan pemerintahan, seperti menurunnya kualitas demokrasi, meningkatnya ketimpangan sosial, merosotnya daya saing, dan melemahnya kedaulatan negara.
- Universitas Airlangga (Unair): Menyampaikan Deklarasi Unair untuk Indonesia, yang mengecam Jokowi atas berbagai pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti menyalahgunakan wewenang, mengintervensi lembaga negara, dan memihak pada kepentingan politik tertentu.
- Universitas Brawijaya (UB): Menyampaikan Deklarasi UB untuk Indonesia, yang menuntut Jokowi untuk menghentikan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, menghormati konstitusi, dan menjaga netralitas, serta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengawasi proses demokrasi yang bersih dan transparan.
- Universitas Negeri Malang (UM): Menyampaikan Deklarasi UM untuk Indonesia, yang mengkritik Jokowi atas berbagai kebijakan dan tindakan yang merugikan rakyat, seperti menaikkan harga BBM, menurunkan kualitas pendidikan, mengorbankan lingkungan, dan mengancam kedaulatan negara.
- Universitas Negeri Yogyakarta (UNY): Menyampaikan Deklarasi UNY untuk Indonesia, yang menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi, seperti krisis moral, kesejahteraan, keadilan, dan keamanan, serta menyerukan agar Jokowi mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY): Menyampaikan Deklarasi UMY untuk Indonesia, yang mengingatkan Jokowi atas berbagai janji dan komitmen yang belum ditepati, seperti menegakkan hukum, memberantas korupsi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.
- Universitas Negeri Jakarta (UNJ): Menyampaikan Deklarasi UNJ untuk Indonesia, yang mengkritik Jokowi atas berbagai kegagalan dan kekeliruan dalam menjalankan pemerintahan, seperti menurunnya kualitas demokrasi, meningkatnya ketimpangan sosial, merosotnya daya saing, dan melemahnya kedaulatan negara.
Dari daftar di atas, terlihat bahwa sivitas akademika yang mengkritisi Jokowi berasal dari berbagai latar belakang, baik negeri maupun swasta, baik umum maupun agama, baik besar maupun kecil. Mereka juga menyampaikan kritik mereka dengan berbagai cara, baik melalui petisi, pernyataan sikap, deklarasi, maupun seruan.