Ada aroma anyir yang menyengat di tengah hiruk-pikuk pesta pora kebijakan publik kita hari ini. Aroma itu bukan berasal dari nasi basi di dalam kotak katering yang belum terbagi, melainkan dari prioritas negara yang sungsang.
Di Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang bocah berusia 10 tahun berinisial YBS memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Alasannya begitu sepele bagi para elit di Jakarta yang sepatu kerjanya mungkin seharga motor, tetapi menjadi kiamat bagi bocah itu. Ia tidak memiliki uang sepuluh ribu rupiah untuk membeli buku tulis dan pena.
Sementara tubuh kaku bocah itu dikebumikan dengan iringan tangis kepedihan kemiskinan, di pusat kekuasaan, para petinggi negara justru sedang sibuk bertepuk tangan. Mereka merayakan program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah, seolah-olah masalah terbesar bangsa ini hanyalah soal perut yang keroncongan.
Kita sedang menyaksikan sebuah paradoks yang grotesque. Sebuah pertunjukan mengerikan sekaligus konyol di mana negara bertransformasi dari entitas yang seharusnya menjamin keadilan sosial menjadi sekadar “Event Organizer Katering Raksasa”.
Obsesi negara untuk mengisi lambung warganya telah membutakan mata mereka terhadap fakta yang lebih krusial. Nyawa warganya melayang bukan karena kelaparan fisik, melainkan karena kelaparan harapan. Logika yang dipakai penguasa sangat simplistik, bahkan cenderung meremehkan akal sehat: “Bagaimana anak mau pintar kalau lapar?”.
Premis ini terdengar logis di permukaan, tetapi cacat total dalam eksekusi dan pemahaman akar masalah. Kelaparan di sekolah hanyalah simtom atau gejala, bukan penyakit utamanya. Penyakit utamanya adalah kemiskinan struktural yang begitu kronis hingga membuat orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan paling dasar dari pendidikan, seperti buku dan seragam.
Memberikan makan siang gratis kepada anak yang tidak punya buku tulis adalah tindakan yang sama konyolnya dengan menambal penyakit kanker menggunakan plester luka bermotif lucu. Anak itu mungkin akan merasa kenyang selama empat atau lima jam di sekolah.
Ia bisa menikmati nasi dan lauk yang disediakan vendor. Tetapi rasa malu, rasa minder, dan tekanan psikologis hebat karena menjadi “berbeda” dan tidak memiliki alat belajar akan terus menghantuinya selama 24 jam penuh.
Kasus bunuh diri YBS adalah bukti valid dan tak terbantahkan bahwa bantuan logistik berupa makanan tidak akan pernah bisa mensubstitusi jaminan akses pendidikan yang menyeluruh. Ketika anggaran pendidikan dikanibal demi mendanai urusan dapur dan logistik, negara sedang mengirimkan pesan fatal.
Secara tidak langsung, penguasa berkata kepada rakyatnya bahwa mereka tidak peduli apakah anak-anak itu bisa menulis atau membaca. Yang penting bagi mereka adalah anak-anak itu terlihat kenyang saat difoto untuk laporan seremonial pejabat.
Keamburadulan sistemik ini semakin terlihat nyata dan menyakitkan ketika kita membedah nasib para aktor di lapangan dengan pisau analisis sosiologis. Di satu sudut ring kehidupan bernegara ini, ada guru honorer.
Mereka adalah para intelektual proletariat yang menjadi tulang punggung peradaban. Merekalah yang setiap hari berhadapan langsung dengan kebodohan, membentuk karakter, dan menjaga kewarasan anak bangsa.
Namun, bayaran yang mereka terima seringkali di bawah standar kelayakan hidup manusia. Gaji berkisar tiga ratus ribu hingga lima ratus ribu rupiah per bulan, itu pun sering dibayar rapel tiga bulan sekali. Mereka hidup tanpa jaminan kesehatan yang memadai dan dipersulit setengah mati dengan birokrasi berbelit untuk sekadar mendapatkan status ASN atau PPPK.
Sementara itu, di sudut ring yang lain, muncul wacana tentang Petugas MBG atau satuan tugas yang didesain khusus untuk mendistribusikan nasi kotak. Wacana ini datang dengan gemerlap fasilitas yang menyilaukan mata guru honorer.
Akan ada badan khusus, struktur yang terorganisir rapi, dan potensi status kepegawaian yang jelas, bahkan arahnya menjadi bagian dari aparatur negara. Di sinilah letak cacat logika yang paling menyakitkan hati. Negara ini tampaknya jauh lebih menghargai “tukang sendok” daripada “tukang didik”.
Secara sosiologis, fenomena ini adalah penghinaan vulgar terhadap intelektualitas. Ketika petugas logistik makanan diberi karpet merah birokrasi sementara guru dibiarkan mengemis keadilan di jalanan, negara sedang menegaskan posisinya. Fungsi perut dianggap lebih mulia dan lebih prioritas daripada fungsi otak.
Jangan heran jika di masa depan mutu pendidikan kita semakin ambruk. Orang-orang cerdas akan lebih memilih menjadi panitia makan siang daripada menjadi guru yang martabatnya terus-menerus diinjak-injak oleh sistem yang tidak adil.
Narasi yang sering dibangun oleh para pendengung atau buzzer pendukung kebijakan ini biasanya menyasar korban dengan tuduhan yang keji. Mereka tak segan menyalahkan orang tua yang dianggap malas atau tidak bertanggung jawab.
Kita harus berhenti menyalahkan korban atau victim blaming. Kemiskinan yang dialami oleh orang tua siswa di NTT, dan jutaan orang tua lainnya di pelosok negeri, bukanlah kemiskinan kultural yang disebabkan oleh kemalasan individu. Itu adalah kemiskinan struktural yang diciptakan oleh kegagalan negara.
Sosiolog Johan Galtung menyebut ini sebagai kekerasan struktural, di mana sistemlah yang membunuh harapan hidup warga pelan-pelan. Lapangan pekerjaan formal menyusut drastis akibat deindustrialisasi dini. Sektor informal seperti petani dan nelayan dicekik oleh regulasi yang tidak memihak.
Belum lagi harga pupuk yang mencekik dan daya beli masyarakat yang dihajar habis-habisan oleh inflasi bahan pokok serta rencana kenaikan pajak. Orang tua siswa seperti YBS tidak membutuhkan belas kasihan berupa nasi kotak gratis.
Bagi mereka, itu adalah penghinaan halus yang menutupi ketidakmampuan pemerintah. Yang mereka butuhkan adalah keberdayaan. Mereka butuh pekerjaan yang layak, upah yang manusiawi, dan harga barang yang stabil.
Hanya dengan begitu mereka memiliki martabat untuk membelikan makanan dan buku bagi anak-anak mereka dengan tangan sendiri. Pemerintah yang bertindak seperti “Sinterklas Katering” sebenarnya sedang menutupi ketidakmampuan mereka dalam mengelola ekonomi makro.
Jauh lebih mudah membagikan ikan yang dimasak oleh vendor kroni daripada memberikan kail dan menjamin kolamnya tidak beracun. Program makan gratis ini akhirnya hanya menjadi candu populis untuk membungkam protes atas kegagalan ekonomi negara yang semakin nyata.
Lebih jauh lagi, kita harus melihat aspek abstrak namun nyata mengenai kesehatan mental di era tontonan atau apa yang disebut Guy Debord sebagai The Society of the Spectacle.
Mengapa anak berusia sepuluh tahun bisa memiliki ide untuk bunuh diri? Inspirasi untuk mengakhiri hidup tidak serta merta muncul dari ruang hampa. Ia dibentuk oleh asuhan sosial dan paparan media sosial yang tanpa filter.
Anak-anak kita hidup di era di mana tekanan sosial diamplifikasi oleh algoritma digital. Mereka melihat standar hidup yang tinggi dan kemewahan yang dipertontonkan di TikTok atau Instagram.
Lalu, mereka menengok realitas mereka yang bahkan tak mampu membeli pena seharga sepuluh ribu perak. Disparitas visual ini menciptakan luka narsistik yang dalam dan rasa malu yang tak tertahankan bagi jiwa yang masih labil.
Sayangnya, di saat anak-anak ini membutuhkan “bengkel jiwa” atau ruang aman, mereka justru bertemu dengan sistem sekolah yang kaku. Sekolah menjadi dingin dan birokratis. Guru-guru di sekolah terlalu sibuk dengan beban administrasi yang menumpuk.
Mereka dikejar target aplikasi kurikulum yang terus berganti nama, sehingga kehilangan kepekaan rasa dan empati. Guru Bimbingan Konseling (BK) seringkali hanya berfungsi sebagai polisi sekolah yang menghukum siswa nakal.
Jarang sekali mereka berfungsi sebagai tempat curhat bagi siswa yang jiwanya sedang terguncang. Deteksi dini terhadap depresi anak nyaris nol besar. Sekolah gagal menjadi rumah kedua yang aman, dan justru menjadi arena pertarungan status sosial yang mematikan.
Pendidikan kita menjadi amburadul bukan karena kurang anggaran, tetapi karena negara salah menetapkan prioritas. Negara ini sedang bermain peran seolah-olah menjadi panti asuhan raksasa yang sibuk menyuapi mulut warganya.
Namun, di saat yang sama, mereka lupa mendidik otak dan melindungi jiwa warganya. Tragedi kematian YBS di NTT adalah alarm bahaya yang memekakkan telinga bagi siapa saja yang masih memiliki hati nurani.
Jika pemerintah terus-menerus memprioritaskan proyek mercusuar yang instagramable seperti makan siang gratis, dampaknya akan fatal. Mereka membiarkan fondasi dasar pendidikan—seperti kesejahteraan guru, ekonomi orang tua, dan fasilitas sekolah dasar—hancur lebur.
Maka, kita tidak sedang menyongsong Indonesia Emas 2045. Sebaliknya, kita sedang berlari kencang menuju Indonesia Cemas 2045. Sebuah masa depan yang dipenuhi oleh generasi yang perutnya kenyang tapi jiwanya rapuh dan otaknya kosong.
Berhentilah menjadi tukang katering, dan kembalilah menjadi penyelenggara negara yang bermartabat. Uruslah ekonomi, ciptakan lapangan kerja, dan muliakan guru. Pastikan tidak ada lagi nyawa anak bangsa yang harus melayang sia-sia hanya karena tak sanggup membayar “tiket masuk” ke masa depan yang bernama sekolah.
