Mencari pemimpin ideal di Indonesia sekarang ini terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Di satu sisi, negeri ini kaya akan sumber daya alam dan budaya. Tapi di sisi lain, kita masih kesulitan menemukan pemimpin yang benar-benar mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai persoalan besar.
Karena itu, kita perlu memikirkan bukan hanya siapa pemimpinnya, tapi juga sistem politik seperti apa yang bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin hebat.
Seperti Apa Pemimpin yang Diinginkan Rakyat?
Masyarakat Indonesia punya harapan yang berbeda-beda soal pemimpin. Ada yang suka gaya kepemimpinan seperti SBY yang kalem, ada yang mengidolakan sosok revolusioner seperti Tan Malaka, bahkan ada yang rindu pemimpin tegas ala Mahathir Mohamad. Artinya, belum ada satu tipe pemimpin yang disepakati semua orang.
Namun, para ahli menyebut ada beberapa kualitas penting yang harus dimiliki pemimpin ideal, seperti jujur, kreatif, berani menerima kritik, bisa memberi contoh, mampu berpidato dengan baik, terbuka terhadap ide baru, dan berpikir kritis. Bahkan, ada juga yang menambahkan kriteria seperti bebas dari politik balas budi, punya wawasan global, dan rekam jejak religius yang kuat.
Masalah di Aturan Dasar: UUD 1945 Pasca Amandemen
Sejak reformasi, UUD 1945 sudah diubah empat kali antara tahun 1999 sampai 2002. Tapi hasilnya malah memunculkan masalah baru. Banyak ahli hukum menilai amandemen ini justru menjauhkan Indonesia dari semangat awal Pancasila.
Contohnya Pasal 33 yang mengatur soal ekonomi. Ada bagian yang menyebut ekonomi harus demokratis dan berkeadilan, tapi bagian lainnya membuka pintu untuk ekonomi pasar yang liberal. Akibatnya, kita melihat banyak kebijakan yang lebih pro-pasar dan kurang berpihak pada rakyat kecil.
Perubahan besar lain adalah posisi MPR. Dulu, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang bisa mewakili seluruh rakyat. Sekarang, ia hanya jadi lembaga tinggi biasa, dan dominasi partai politik di parlemen makin kuat. Sistem pemilu yang berdasarkan “satu orang satu suara” juga dinilai lebih mementingkan popularitas daripada kemampuan dan integritas calon pemimpin.
Alternatif Sistem Politik yang Diusulkan
1. Demokrasi Pancasila Konstitusional
Beberapa pemikir mengusulkan agar Indonesia kembali pada sistem “Demokrasi Pancasila”, tapi dengan tambahan landasan hukum yang lebih kuat. Intinya, semua kebijakan dan proses politik harus sesuai Pancasila dan UUD 1945, termasuk menghidupkan kembali GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai panduan arah pembangunan jangka panjang.
Model ini cenderung mirip sistem parlementer, di mana fokusnya bukan pada figur pemimpin, tapi pada kesepakatan bersama dalam lembaga perwakilan. Ini sesuai dengan Sila Keempat Pancasila: musyawarah untuk mufakat.
2. Teknokrasi Sosial
Alternatif lain adalah sistem “Teknokrasi Sosial”, yaitu gabungan antara demokrasi dan meritokrasi. Dalam sistem ini, rakyat tetap memilih pemimpin, tapi hanya mereka yang sudah melewati pendidikan tertentu yang boleh ikut memilih. Di legislatif, orang-orang yang dipilih harus benar-benar ahli di bidangnya, bukan hanya populer.
Babat Alas Menuju Indonesia Emas 2045
Tahun 2024–2029 disebut sebagai fase “Babat Alas” menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Ini adalah masa di mana segala hal yang menghambat kemajuan bangsa harus dibersihkan. Tapi proses ini tentu tidak mudah, dan mungkin akan menimbulkan gejolak politik.
Ada yang membandingkan fase ini dengan ruptura pactada—sebuah masa transisi radikal di mana rezim lama digantikan dengan yang baru secara menyeluruh. Kalau proses ini tidak dijalankan dengan benar, bisa jadi impian Indonesia Emas justru berubah menjadi “Indonesia Cemas” atau “Indonesia Lemas”.
Soal kapan Indonesia bisa benar-benar maju, ada yang optimis bisa dalam 20 tahun, ada yang bilang butuh 40 tahun. Kuncinya tetap sama: pemimpin yang berkualitas, infrastruktur yang baik, pendidikan yang merata, dan politik yang stabil.
Masalah Lama: Hubungan Politik, Polisi, dan Militer
Sisa-sisa masa Orde Baru masih terasa, terutama dalam hubungan antara politik dan aparat keamanan. Dulu, polisi dan militer sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa. Sekarang, walaupun secara hukum hubungan ini sudah diatur, tapi praktiknya masih belum ideal.
Indeks demokrasi Indonesia bahkan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan perlunya pengawasan publik yang lebih kuat agar aparat netral dan tidak disalahgunakan.
Menuju Sistem Politik yang Sesuai dengan Jati Diri Bangsa
Untuk menjawab tantangan zaman, Indonesia butuh sistem politik yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong. Banyak pihak menyarankan agar MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara, supaya pemilihan pemimpin lebih mewakili seluruh elemen bangsa, bukan cuma kepentingan partai.
Fase Babat Alas harus dimanfaatkan untuk melakukan perombakan menyeluruh, mulai dari konstitusi, regulasi, relasi antar lembaga, hingga partisipasi rakyat. Kalau semua elemen bangsa ikut terlibat, kita bisa punya harapan untuk menemukan pemimpin yang benar-benar membawa perubahan.
Jadi, sistem politik seperti apa yang cocok untuk Indonesia? Jawabannya bukan sekadar meniru sistem dari negara lain. Tapi sistem yang tumbuh dari akar budaya sendiri, berdasarkan musyawarah, keadilan sosial, dan semangat kebangsaan. Hanya dengan begitu, Indonesia bisa benar-benar menjadi bangsa yang besar.