Ketika mendengar kata “demokrasi,” banyak yang langsung membayangkan kebebasan individu, pemilu yang kompetitif, dan pluralisme politik. Di benak banyak orang, demokrasi sering kali identik dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Namun, dunia tidak hanya terdiri dari satu jenis demokrasi. Di belahan dunia lain, China menawarkan sesuatu yang berbeda—sistem yang disebut “demokrasi rakyat dalam proses menyeluruh” atau whole-process people’s democracy. Sistem ini, meskipun tidak sesuai dengan definisi demokrasi liberal Barat, telah menunjukkan bahwa demokrasi dapat berfungsi dengan cara yang unik dan efektif.
Ya, di Tiongkok, hanya karena kaum elit dan kelompok terorganisasi yang mewakili kepentingan bisnis ditempatkan di bawah, tunduk kepada pemerintah, kemudian disebut oleh para kritikus Barat sebagai sistem “otoriter” sebenarnya adalah bentuk demokrasi yang berbeda , yang dijalankan bukan atas nama minoritas kaya, melainkan “demi kepentingan mayoritas besar.
Di Indonesia demokrasinya lebih sesuai dengan model oligarki, para ahli menyimpulkan bahwa “para elit dan kelompok terorganisir yang mewakili kepentingan bisnis”lah yang “memiliki dampak independen yang substansial terhadap kebijakan pemerintah Indonesia.
China memang berbeda.
China memiliki pendekatan yang tidak biasa terhadap demokrasi. Dalam sistem politiknya, istilah “demokrasi” tidak hanya merujuk pada hak suara atau pemilu. Sebaliknya, demokrasi di China lebih mirip sebuah proses yang mencakup partisipasi rakyat dalam berbagai aspek kehidupan politik, mulai dari konsultasi hingga implementasi kebijakan. Menurut Presiden Xi Jinping, demokrasi rakyat dalam proses menyeluruh adalah wujud nyata dari prinsip “dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.” Ini mungkin terdengar klise, tetapi China benar-benar berupaya menerapkannya dengan cara yang berbeda.
Salah satu ciri khas demokrasi China adalah fokusnya pada stabilitas politik. Di negara ini, stabilitas dianggap sebagai landasan utama untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah percaya bahwa sistem politik yang terlalu kompetitif, seperti yang terlihat di banyak negara demokrasi liberal, sering kali menyebabkan polarisasi dan kebuntuan politik. Sebaliknya, sistem satu partai yang diterapkan oleh Partai Komunis China (CPC) memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan strategis jangka panjang tanpa gangguan yang disebabkan oleh siklus politik pendek. Hasilnya? China telah berhasil menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa dekade terakhir, sekaligus mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan absolut.
Namun, sistem ini tidak hanya tentang stabilitas. China juga memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah hotline 12345, sebuah saluran komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah. Di Beijing saja, hotline ini menangani lebih dari 50.000 laporan setiap hari. Laporan ini mencakup berbagai isu, mulai dari layanan publik hingga infrastruktur. Sebagai contoh nyata dari efektivitas sistem ini, pemerintah Beijing pada tahun 2022 berhasil memasang lebih dari 1. 322 elevator baru di gedung-gedung lama setelah mendengar masukan masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana pemerintah China tidak hanya mendengar keluhan rakyat, tetapi juga mengambil tindakan nyata. Lebih dari 85% masalah terselesaikan.
China mengintegrasikan masukan masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, Beijing menerima lebih dari satu juta masukan publik melalui berbagai saluran. Sebagai hasilnya, 17 “kekecewaan utama” warga, seperti kurangnya lift di gedung-gedung tua dan layanan properti hunian yang tidak memadai, dimasukkan ke dalam daftar prioritas tahun 2022.Untuk menindaklanjuti masukan ini, hampir 100 kebijakan diperkenalkan, dan lebih dari 400 tugas utama diselesaikan.
Selain hotline, ada pula “Message Board for Leaders,” sebuah platform digital yang memungkinkan rakyat menyampaikan usulan dan kritik langsung kepada pejabat pemerintah. Platform ini telah menjadi jembatan penting antara rakyat dan pengambil kebijakan. Sejak diluncurkan pada tahun 2006 hingga 2021, “kotak surat walikota” tersebut telah menangani lebih dari 2,3 juta tuntutan, kekhawatiran, dan keluhan. Selain itu, ketika pemerintah menyusun Rencana Lima Tahun ke-14, lebih dari satu juta masukan publik diterima melalui berbagai saluran, dengan lebih dari seribu di antaranya diakomodasi dalam dokumen akhir. Dalam hal ini, partisipasi rakyat benar-benar menjadi bagian integral dari proses politik di China. Proses ini melibatkan konsultasi luas dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk akademisi, pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil, serta penggunaan platform digital untuk menjaring opini publik.
Selain MBL (Message Board for Leaders), dan hotline 12345 masih banyak platform resmi lainnya merupakan cara yang modern secara teknologi untuk memperkuat suara rakyat. Dimana tiongkok menerapkan demokrasi berbasis hasil (results-oriented democracy), di mana keberhasilan demokrasi diukur dari sejauh mana kebutuhan masyarakat terpenuhi dan permasalahan mereka diselesaikan secara konkret.
Chen Liang, profesor madya di Sekolah Marxisme Universitas Jiao Tong Shanghai, menjelaskan:
“Pendapat, pandangan, dan tuntutan masyarakat dapat didigitalkan, divisualisasikan, dan dikontekstualisasikan, dan efisiensi, ketepatan, dan sifat ilmiah dari pengambilan keputusan yang demokratis dapat terus ditingkatkan. … Masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan pendapat mereka dengan cepat, lintas wilayah, dan dengan biaya rendah, serta memberikan pengaruh pada kehidupan politik dan sosial akar rumput, regional, dan bahkan nasional”.
Presiden Xi telah menyiapkan panggung, dengan menyatakan bahwa kader Partai “harus belajar mengikuti garis massa melalui internet … [dan] memahami apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh massa, mengumpulkan ide-ide bagus dan saran-saran bagus, dan secara aktif menanggapi berbagai kekhawatiran warganet.”
Jadi kalau di China netizen itu sebenarnya di dengarkan keluhannya. Lalu bagaimana dengan mereka yang kurang paham teknologi? Bagi mereka yang kurang paham teknologi, Pusat Layanan Partai-Massa tersedia, mulai dari desa-desa terkecil hingga blok-blok kota besar di Shanghai. Pusat-pusat ini memiliki ciri khas warna putih dan merah, dan mengundang siapa saja untuk datang dengan keluhan atau saran.
China juga telah menciptakan titik kontak legislatif tingkat dasar dan stasiun penghubung legislatif lokal, di mana ‘wakil-wakil akar rumput membahas rancangan undang-undang dan mengumpulkan saran dari masyarakat.
Bayangkan ada 45 jalur kereta api nasional dan 6.500 jalur kereta api provinsi dan kota yang menghubungkan masyarakat umum dengan kantor legislatif tertinggi di Tiongkok, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC). Titik kontak legislatif dan stasiun penghubung ini berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan penjangkauan opini publik tentang rancangan undang-undang nasional. Sejak peluncuran kantor pada Juli 2015 hingga November 2023, lebih dari 3.100 gagasan tentang pembentukan atau revisi undang-undang nasional telah dimasukkan.
Termasuk dalam hal pengawasan dan keamanan yang seringkali disalahpahami oleh barat bahwa sebenarnya Di Tiongkok, sistem pengawasan dan keamanan dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Salah satu elemen kunci adalah sistem petisi atau xinfang, yang memungkinkan warga untuk menyampaikan saran, keluhan, atau pendapat mereka kepada pemerintah. Ini memberikan saluran langsung bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan perbaikan layanan publik. Pemerintah secara aktif mengumpulkan umpan balik ini untuk meningkatkan kebijakan dan praktik penegakan hukum, yang membantu menjaga stabilitas sosial dan mengurangi tingkat kejahatan.
Indonesia bahkan di Amerika masih jauh lah, distem pengaduan publik belum seefektif di Tiongkok, dan penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas dan responsivitas. Ya Meskipun ada upaya untuk meningkatkan keamanan melalui teknologi dan reformasi kebijakan, hasilnya belum seoptimal yang diharapkan.
Namun, harus diakui bahwa sistem ini tidak memberikan ruang bagi oposisi politik formal atau kompetisi antarpartai. Dalam pandangan pemerintah China, hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Kritik terhadap pemerintah sering kali ditekan, dan media berada di bawah pengawasan ketat. Bagi banyak orang di Barat, ini adalah bukti bahwa sistem politik China tidak demokratis. Tetapi dari sudut pandang lain, China menawarkan bentuk demokrasi yang berbeda—demokrasi yang tidak berfokus pada kebebasan individu, tetapi pada kepentingan kolektif.
Keberhasilan China dalam menjaga stabilitas politik dan mendorong pembangunan ekonomi juga tercermin dalam tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah. Menurut Edelman Trust Barometer 2024, 79% rakyat China percaya pada pemerintah mereka, jauh lebih tinggi dibandingkan 46% di Amerika Serikat. Tingkat kepercayaan ini menunjukkan bahwa meskipun ada pembatasan kebebasan politik, rakyat China merasa pemerintah mereka mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka.
Selain stabilitas dan partisipasi publik, salah satu elemen penting dari sistem politik China adalah kebijakan anti-korupsinya. Sejak Xi Jinping menjadi presiden, pemerintah meluncurkan kampanye besar-besaran untuk menindak pejabat korup di semua tingkat pemerintahan. Kampanye ini tidak hanya menargetkan pejabat rendah, tetapi juga tokoh-tokoh tinggi, termasuk mantan Menteri Kehakiman dan eksekutif bank negara. Pesan yang ingin disampaikan jelas: tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Kampanye ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pejabat, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Namun, sistem ini tentu saja tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama adalah pembatasan kebebasan politik. Di China, media dan internet berada di bawah pengawasan ketat, dan kritik terhadap pemerintah sering ditekan. Kebijakan terhadap minoritas etnis, seperti Uighur di Xinjiang, juga menjadi sorotan internasional. Banyak yang melihat tindakan pemerintah sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun, pemerintah China berargumen bahwa langkah-langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial.
China juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Sebagai negara industri besar, China telah menjadi salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil langkah signifikan untuk beralih ke energi terbarukan. China kini menjadi pemimpin global dalam produksi kendaraan listrik dan teknologi energi bersih. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.
Michael Hudson, seorang ekonom terkenal, berpendapat bahwa kendali China atas modal adalah alasan utama mengapa negara ini sering dicap sebagai “otoriter” oleh Barat. “Hanya ada satu cara untuk mencegah berkembangnya oligarki saat orang menjadi semakin kaya, yaitu dengan memiliki negara yang kuat,” kata Hudson. “Anda membutuhkan negara pusat yang kuat untuk memiliki demokrasi.” Pandangan ini menyoroti bagaimana kebijakan ekonomi China yang terpusat dan terkendali berperan penting dalam mencegah ketimpangan sosial yang ekstrem, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
Jadi, apakah demokrasi benar-benar berfungsi di China? Saya jawab, yes, democracy it’s work di China. Jika demokrasi berarti kebebasan individu dan kompetisi politik, maka China jelas tidak sesuai dengan definisi itu. Namun, jika demokrasi diartikan sebagai sistem yang memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan mayoritas rakyat dan menjaga stabilitas sosial, maka China adalah salah satu contoh sukses. Dengan pendekatan berbasis konsultasi dan partisipasi kolektif, China telah menciptakan model demokrasi yang unik dan efektif.
Bagi banyak negara berkembang, model China menawarkan pelajaran penting. Sistem ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus selalu berbasis kompetisi politik. Sebaliknya, stabilitas, partisipasi publik, dan respons terhadap kebutuhan rakyat dapat menjadi pilar utama demokrasi. Meski tidak sempurna, model China membuktikan bahwa ada lebih dari satu cara untuk membuat demokrasi bekerja.
Bagaimana menurut anda?