Hai para pejabat terhormat di ruang sidang berpenyejuk udara, mari kita bicara tanpa tata krama diplomatis birokrasi yang memuakkan itu.
Tengoklah ke luar jendela istana dan gedung kementerian kalian. Di Sumatera dan Kalimantan, matahari sudah berminggu-minggu lenyap, ditelan langit kuning kecokelatan yang pekat dan beracun. Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya 283.270 kasus ISPA meneror warga di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, sementara lebih dari 3,4 juta manusia dipaksa menghirup racun partikel PM2.5 setiap detik.
Bayi-bayi di pedalaman Riau, Jambi, Palembang, dan Pontianak batuk berdarah, sekolah-sekolah diliburkan, dan aktivitas ekonomi lumpuh total. Lembaga riset ekonomi dan Bank Dunia menaksir kerugian ekonomi akibat karhutla ini sudah menembus angka fantastis Rp167 triliun.
Melihat bagaimana kalian mengurus bencana ini dari tahun ke tahun, kemarahan publik sudah melompati batas akal sehat. Rakyat bukan cuma marah; rakyat sudah muak setengah mati dengan perpaduan watak brengsek dan kebodohan tak berdasar yang kalian pertontonkan tanpa malu.
Ada kalanya, di tengah rasa sesak dada yang mencekik tenggorokan, terlintas sebuah gugatan eksistensial yang absurd: andai saja saya malaikat pencatat takdir yang punya serikat di langit, saya sudah memimpin jutaan malaikat lain untuk menggelar demonstrasi akbar di hadapan Tuhan, melayangkan mosi tidak percaya, dan berseru lantang:
“Ya Tuhan, kenapa makhluk-makhluk pembuat kebijakan yang sebrengsek dan sebodoh ini tidak disudahi saja napasnya di muka bumi? Mengapa mereka dibiarkan terus hidup nyaman, sementara bayi-bayi tak berdosa di kampung-kampung pedalaman harus bertaruh nyawa cuma untuk menghirup oksigen?”
Ini bukan takdir ilahi. Ini adalah malapetaka buatan manusia yang dirawat secara sadar oleh rezim yang malas, rakus, dan luar biasa dungu.
Kebodohan ini bukan bermula dari para petugas pemadam yang terengah-engah di semak belukar, melainkan mengalir langsung dari cara pandang kepala negara sendiri. Publik tentu belum lupa bagaimana Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dengan percaya diri berdalih bahwa penambahan perkebunan kelapa sawit tidak perlu ditakuti sebagai deforestasi, hanya karena dalih menggelikan: “kelapa sawit itu pohon, ada daunnya, dan menyerap karbon dioksida”.
Otak jenis apa yang menyamakan kanopi hutan hujan tropis purba dan ekosistem kubah gambut basah dengan perkebunan monokultur sawit yang rakus air? Mengeringkan gambut melalui kanal-kanal buatan demi menanam sawit adalah mengundang api secara sukarela. Begitu gambut mengering dan terbakar, api menjalar bermeter-meter di bawah tanah dan memuntahkan karbon purba yang tak bisa padam hanya dengan air ludah pidato politik.
Namun kebodohan itu belum mencapai puncaknya sampai lahir sebuah inovasi konyol yang mencoreng akal sehat republik ini, yakni gagasan memadamkan karhutla dengan menaburkan tepung singkong alias “ubi bombing” saat rapat penanganan karhutla di Palembang pada 24 Agustus 2026. Ini sungguh lawakan kelas teri.
Di tengah ratusan ribu hektare hutan gambut yang membara sampai ke perut bumi, penguasa negeri ini sibuk berkhayal mengguyurkan tepung tapioka dari angkasa! Kalian pikir kalian sedang membuat adonan bakwan goreng raksasa di atas pulau Sumatera? Ilmu pengetahuan mana yang kalian rujuk? Ketika para ilmuwan dunia menuntut restorasi hidrologis gambut dan penegakan hukum yang bengis terhadap korporasi perusak lingkungan, pengambil keputusan di republik ini malah sibuk memikirkan resep dapur untuk memadamkan neraka gambut.
Di saat rimba terbakar hebat, ke mana gerangan menteri yang digaji rakyat untuk menjaga hutan republik ini? Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkali-kali tercatat absen dan “menghilang” dari kunjungan kerja peninjauan titik api di Sumatera dan Kalimantan, bahkan tidak menampakkan batang hidungnya dalam rapat terbatas di Istana.
Pihak istana dengan santainya berkilah bahwa ketidakhadiran menteri urusan hutan saat hutannya sedang hangus hanyalah sebuah kebetulan yang wajar. Menhut macam apa yang menganggap kebakaran hutan di negerinya sebagai urusan sampingan? Apakah beliau lebih nyaman duduk santai bermain domino bareng mantan tersangka perusak hutan seperti Azis Wellang sebagaimana foto skandalnya yang tempo hari viral menggegerkan publik?
Ketika negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura megap-megap akibat kiriman asap lintas batas, respons yang keluar dari mulut pejabat kita bukannya permintaan maaf dan perbaikan tata kelola, melainkan celotehan nir-empati. Raja Juli dengan enteng berujar bahwa “asap itu enggak ada KTP-nya”. Tak mau kalah menggelikan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan malah membalas protes negara tetangga dengan retorika konyol: “Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya nggak ada kita mengirim oksigen”. Bakom bahkan berkukuh bencana kabut asap 2026 ini murni kehendak alam di luar kendali manusia.
Sungguh luar biasa! Di saat anggaran Bakom dinaikkan ugal-ugalan puluhan kali lipat menjadi Rp1,9 triliun, uang triliunan rupiah itu rupanya hanya dipakai untuk membiayai juru bicara negara yang bertugas mempermalukan bangsa sendiri di kancah internasional. Lebih menyedihkan lagi, tawaran bantuan konkret berupa 1 pesawat, 3 helikopter water bombing, dan 55 personel terlatih yang diajukan resmi oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi sejak awal Oktober 2026 dibiarkan mengendap tanpa jawaban di meja birokrasi Jakarta.
Baru setelah Malaysia melayangkan sindiran terbuka pada Minggu, 11 Oktober 2026, Menko Polkam Dudung Abdurachman keluar dari Istana pada Senin malam, 12 Oktober 2026, hanya untuk berdalih dingin bahwa tawaran tersebut “belum sempat dibahas oleh Presiden” sembari menolak menetapkan karhutla sebagai Bencana Nasional dengan alasan “kita masih mampu”.
Bayangkan: selama hampir sepekan para jenderal dan pembesar di Jakarta saling lempar berkas dan enggan membahas bantuan darurat demi gengsi politik kosong, lidah api gambut di pedalaman dengan kecepatan rambat ratusan meter per jam telah merayap sejauh lebih dari 5.000 hingga 7.000 meter ke jantung rimba basah, melumat puluhan juta meter persegi tanah dan hutan menjadi abu, sementara jutaan anak sekolah dipaksa menelan racunnya di bangsal-bangsal rumah sakit.
Semua sirkus birokrasi ini sengaja dipelihara untuk menutupi satu kenyataan telanjang: siapa yang paling menikmati neraka ini. Dalih bahwa kebakaran ini semata-mata adalah “faktor alam” dibantah mentah-mentah oleh data sains. Laporan investigasi spasial WALHI dan Greenpeace Indonesia membuktikan bahwa sebaran titik api memiliki korelasi langsung dan menempel rapat di atas konsesi korporasi perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Logika ekonominya sangat sederhana: membersihkan lahan secara mekanis butuh modal besar, sedangkan membakar hanya bermodal beberapa jeriken bahan bakar dan korek api. Begitu gambut hangus dan tanah rata dengan abu, setahun dua tahun kemudian izin perluasan kebun sawit keluar. Rakyat menghirup jelaganya, korporasi dan pemodal menangguk pundi-pundi dolar ekspor minyak sawit mentah.
Dan apa yang dilakukan hukum negara di hadapan mereka? Mandul! Komisi IV DPR RI membongkar bahwa putusan denda pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) senilai Rp5 triliun hingga Rp15 triliun terhadap korporasi pembakar hutan dibiarkan mengendap bertahun-tahun tanpa eksekusi. Kalian gagah menagih pajak rakyat kecil dan mencabuti subsidi, tapi menciut layaknya pecundang di hadapan oligarki perkebunan perusak tanah air.
Tetapi puncak dari segala kebejatan moral terjadi di tubuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di saat jutaan rakyat bertaruh nyawa melawan asap, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang membongkar korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di BNPB.
Anggaran yang ditilep komplotan pejabat ini bukan cuma uang santunan bencana, melainkan dana pengadaan alat komunikasi handy talkie untuk regu pemadam api yang sedang berjibaku mempertaruhkan nyawa di tengah bara gambut! Hati nurani macam apa yang tega merampok anggaran keselamatan bencana di saat bangsanya sedang sekarat? Kalian bukan lagi sekadar pemangku kebijakan yang tidak becus; kalian adalah parasit yang berpesta pora di atas penderitaan rakyat sendiri.
Pak Prabowo dan jajaran kabinet, hentikan seluruh seminar mitigasi iklim, rapat koordinasi seremonial, dan pembagian masker murahan yang tidak berguna itu. Rakyat sudah tidak butuh kata-kata manis apalagi pidato prihatin. Coba kalian renungkan sejenak: jika bencana kejahatan asap sebesar ini terjadi di Tiongkok, urusannya tidak akan dibiarkan berlarut sampai seminggu.
Tak perlu menunggu kajian teknokratis bertele-tele. Dalam hitungan hari, aparat Beijing sudah mengepung kantor korporasinya, menyita seluruh lahan konsesinya tanpa ganti rugi, membekukan rekening para taipan, dan menggiring jajaran direksi beserta pejabat dinas penerima suap ke hadapan regu tembak. Di sana, penguasa sangat paham satu hukum alam kekuasaan: meracuni napas jutaan rakyat jelata adalah undangan terbuka bagi pecahnya revolusi sosial.
Bahkan di layar film fiksi distopia atau lakon kejatuhan imperium kuno, tiran yang berani merampas pasokan udara rakyatnya tidak akan pernah sempat menikmati masa tua di atas takhta. Di dunia cerita, penguasa model begini sudah lama mati diracun di cangkir minumannya sendiri oleh pelayan istana yang muak, ditebas di tengah ranjang oleh pengawalnya yang menyaksikan anak kandungnya batuk darah di barak, atau gerbang istananya dijebol dan dibakar rata dengan tanah oleh lautan massa yang kelaparan udara. Kalian sungguh luar biasa beruntung memerintah di Indonesia.
Kalian beruntung karena rakyat di negeri ini terbiasa dininabobokan oleh wejangan feodal untuk selalu bersabar, mengelus dada, dan menelan derita sebagai takdir ilahi. Tapi mari kita bicara jujur tanpa eufemisme: apakah rakyat Indonesia ini sungguh bangsa yang mulia karena pemaaf, atau sebenarnya sekadar sekumpulan pengecut yang terlalu penakut untuk menyeret penguasanya dari kursi empuk, bahkan ketika leher anak-anaknya sendiri sudah hampir putus tercekik asap?
Jangan salah membaca diamnya rakyat sebagai persetujuan abadi. Sejarah kepemimpinan Anda tidak akan diukur dari seberapa menggelegar suara Anda berpidato di mimbar upacara, atau seberapa gemuk barisan kabinet yang Anda susun demi bagi-bagi kursi kekuasaan. Sejarah peradaban bangsa ini akan mengadili Anda dari keberanian Anda memutus urat nadi mafia yang sedang meracuni rakyatnya sendiri.
Kini jalan di hadapan Anda terbelah menjadi dua kutub tanpa ruang abu-abu: buktikan diri Anda sebagai pemimpin yang punya taring dan nyali tempur—menjadi algojo yang mengeksekusi sita aset denda Rp15 triliun dan mencabut konsesi korporasi pembakar lahan sampai ke akar-akarnya, membersihkan para bandit perampok dana bencana di BNPB, dan memecat menteri-menteri badut yang kerjanya cuma bermain domino dan menebar celotehan nir-empati.
Atau, tetaplah menjadi mandor pelindung oligarki, berpangku tangan melihat jutaan rakyat batuk berdarah, dan bersiaplah nama Anda dicatat dalam buku sejarah bukan sebagai ksatria patriotik—melainkan sebagai sekadar penguasa lemah yang membiarkan bangsanya mati lemas perlahan kehabisan napas. Kesabaran bangsa yang tertindas selalu menyimpan titik didihnya sendiri.
Padamkan bara itu di ruang-ruang direksi para pembakar hutan sekarang juga, sebelum kepulan asap gambut di dada rakyat menjelma menjadi kobaran amarah yang meruntuhkan gerbang istana Anda!
