Anies Baswedan: Bersihkan Pemerintahan, Hapus Pungli untuk Bangun Ekonomi Nasional

Alvin Karunia By Alvin Karunia
10 Min Read

Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01, menawarkan visi dan misi untuk membangun perekonomian nasional yang kuat dan berkeadilan. Salah satu kunci utamanya adalah membersihkan pemerintahan dari praktik buruk, termasuk pungutan liar (pungli).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pemerintahan yang buruk atau bad governance menjadi salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia mencontohkan, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan adanya pungli di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Ini ada beberapa yang harus diperbaiki, satu adalah di tingkat sistem. Ada sebenarnya jenis-jenis pungli yang berjalan tersistem, dan ini koreksinya di sistem,” kata Anies setelah menghadiri kegiatan “Debat Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045” di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1) malam.

Menurut Anies, hal kedua yang harus diperbaiki adalah “aktor” atau oknum yang melakukan pungli di dalam pemerintahan. Ia mengatakan, pemerintah tidak bisa mengerjakannya sendiri dan harus melibatkan pelaku usaha untuk memberantas praktik itu.

- Advertisement -

Hal tersebut karena pelaku usaha yang tahu di celah mana, kapan, dan seberapa besar praktik buruk itu bisa terjadi. Praktik pengelolaan pemerintahan yang buruk oleh oknum itu harus diberantas sampai tuntas, agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang positif.

“Komitmennya adalah kami harus memberantas berbagai macam praktik bad governance, termasuk pungli supaya dunia usaha bisa tumbuh berkembang dengan sehat,” tambah mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Anies juga berkomitmen untuk memaksimalkan sistem merit atau kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang apapun.

Ia menilai, sistem merit akan meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN, serta mencegah terjadinya nepotisme dan korupsi. Ia juga menjanjikan akan memberikan insentif dan perlindungan bagi ASN yang berprestasi dan berintegritas.

“Kami akan memberikan reward bagi ASN yang bekerja dengan baik, dan juga memberikan punishment bagi ASN yang melanggar aturan. Kami juga akan memberikan perlindungan hukum bagi ASN yang berani melaporkan praktik pungli atau korupsi di lingkungannya,” ujar Anies.

- Advertisement -

Anies mengklaim, ia sudah membuktikan komitmennya untuk membersihkan pemerintahan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan, ia berhasil menekan angka pungli di DKI Jakarta dari 40 persen menjadi 12 persen, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Ia juga mengatakan, ia berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dari Rp 63 triliun menjadi Rp 77 triliun, tanpa menaikkan pajak atau retribusi. Ia mengklaim, hal itu karena ia mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami tidak menaikkan pajak, kami tidak menaikkan retribusi, tapi kami menaikkan PAD. Bagaimana caranya? Dengan menghapus pungli, dengan menghapus kebocoran, dengan menghapus inefisiensi,” tutur Anies.

- Advertisement -

Anies juga menjanjikan akan menerapkan konsep ekonomi kerakyatan, yang mengedepankan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mengatakan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian.

“Kami akan memberikan bantuan modal, bimbingan, dan fasilitas bagi UMKM, agar mereka bisa berkembang dan bersaing. Kami juga akan memberikan perlindungan bagi UMKM dari persaingan tidak sehat atau monopoli oleh perusahaan besar,” kata Anies.

Anies mengaku optimis bisa mewujudkan visi dan misinya untuk membangun ekonomi nasional yang kuat dan berkeadilan, jika dipercaya oleh rakyat untuk menjadi presiden. Ia mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pelaku usaha, untuk bersama-sama mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

“Kami tidak bisa melakukannya sendiri, kami butuh dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk Kadin dan pelaku usaha lainnya. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,” pungkas Anies.

Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01, menawarkan visi dan misi untuk membangun perekonomian nasional yang kuat dan berkeadilan. Salah satu kunci utamanya adalah membersihkan pemerintahan dari praktik buruk, termasuk pungutan liar (pungli).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pemerintahan yang buruk atau bad governance menjadi salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia mencontohkan, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan adanya pungli di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Ini ada beberapa yang harus diperbaiki, satu adalah di tingkat sistem. Ada sebenarnya jenis-jenis pungli yang berjalan tersistem, dan ini koreksinya di sistem,” kata Anies setelah menghadiri kegiatan “Debat Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045” di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1) malam.

Menurut Anies, hal kedua yang harus diperbaiki adalah “aktor” atau oknum yang melakukan pungli di dalam pemerintahan. Ia mengatakan, pemerintah tidak bisa mengerjakannya sendiri dan harus melibatkan pelaku usaha untuk memberantas praktik itu.

Hal tersebut karena pelaku usaha yang tahu di celah mana, kapan, dan seberapa besar praktik buruk itu bisa terjadi. Praktik pengelolaan pemerintahan yang buruk oleh oknum itu harus diberantas sampai tuntas, agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang positif.

“Komitmennya adalah kami harus memberantas berbagai macam praktik bad governance, termasuk pungli supaya dunia usaha bisa tumbuh berkembang dengan sehat,” tambah mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Anies juga berkomitmen untuk memaksimalkan sistem merit atau kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang apapun.

Ia menilai, sistem merit akan meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN, serta mencegah terjadinya nepotisme dan korupsi. Ia juga menjanjikan akan memberikan insentif dan perlindungan bagi ASN yang berprestasi dan berintegritas.

“Kami akan memberikan reward bagi ASN yang bekerja dengan baik, dan juga memberikan punishment bagi ASN yang melanggar aturan. Kami juga akan memberikan perlindungan hukum bagi ASN yang berani melaporkan praktik pungli atau korupsi di lingkungannya,” ujar Anies.

Anies mengklaim, ia sudah membuktikan komitmennya untuk membersihkan pemerintahan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan, ia berhasil menekan angka pungli di DKI Jakarta dari 40 persen menjadi 12 persen, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Ia juga mengatakan, ia berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dari Rp 63 triliun menjadi Rp 77 triliun, tanpa menaikkan pajak atau retribusi. Ia mengklaim, hal itu karena ia mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami tidak menaikkan pajak, kami tidak menaikkan retribusi, tapi kami menaikkan PAD. Bagaimana caranya? Dengan menghapus pungli, dengan menghapus kebocoran, dengan menghapus inefisiensi,” tutur Anies.

Anies juga menjanjikan akan menerapkan konsep ekonomi kerakyatan, yang mengedepankan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mengatakan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian.

“Kami akan memberikan bantuan modal, bimbingan, dan fasilitas bagi UMKM, agar mereka bisa berkembang dan bersaing. Kami juga akan memberikan perlindungan bagi UMKM dari persaingan tidak sehat atau monopoli oleh perusahaan besar,” kata Anies.

Anies mengaku optimis bisa mewujudkan visi dan misinya untuk membangun ekonomi nasional yang kuat dan berkeadilan, jika dipercaya oleh rakyat untuk menjadi presiden. Ia mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pelaku usaha, untuk bersama-sama mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

“Kami tidak bisa melakukannya sendiri, kami butuh dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk Kadin dan pelaku usaha lainnya. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,” pungkas Anies.

Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan informasi yang Anda butuhkan. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Share This Article