Langkah kedua yang harus Anda lakukan adalah melakukan pemeriksaan hukum terhadap properti yang akan Anda beli atau jual.
Pemeriksaan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa properti tersebut memiliki status kepemilikan yang jelas dan sah, tidak ada beban hukum yang mengganggu, dan sesuai dengan peraturan zonasi dan izin yang berlaku.
Berikut adalah beberapa hal yang harus Anda periksa dalam pemeriksaan hukum:
- Status kepemilikan: Verifikasi kepemilikan properti dan pastikan bahwa penjual memiliki hak yang sah untuk menjualnya. Periksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan properti, seperti sertifikat hak milik, akta jual beli, surat keterangan waris, surat kuasa, dan lain-lain. Jika properti tersebut merupakan bagian dari suatu perusahaan, periksa juga dokumen-dokumen perusahaan, seperti akta pendirian, anggaran dasar, surat izin usaha, dan lain-lain.
- Beban hukum: Periksa apakah ada sengketa hukum, hak gadai, atau beban lain yang mempengaruhi kepemilikan properti. Anda bisa mengecek hal ini melalui Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau lembaga hukum lainnya. Jika ada beban hukum, pastikan bahwa penjual telah menyelesaikan atau menghapusnya sebelum melakukan transaksi.
- Zonasi dan izin: Pastikan properti sesuai dengan penggunaan zonasi yang diizinkan dan periksa izin-izin yang mungkin diperlukan. Anda bisa mengecek hal ini melalui Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, atau instansi terkait lainnya. Jika properti tidak sesuai dengan zonasi atau tidak memiliki izin, Anda bisa mengajukan permohonan perubahan zonasi atau pengurusan izin, tetapi prosesnya bisa memakan waktu dan biaya yang cukup besar.