Properti syariah memiliki beberapa keuntungan, antara lain:
Daftar Isi
- Keuntungan finansial, yaitu properti syariah dapat memberikan pengembalian yang tinggi, karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga, inflasi, atau krisis ekonomi. Selain itu, properti syariah juga dapat memberikan manfaat pajak, karena tidak dikenakan pajak bunga, dan dapat mengurangi biaya transaksi, karena tidak melibatkan lembaga keuangan konvensional.
- Keuntungan moral dan etika, yaitu properti syariah dapat memberikan ketenangan batin, karena sesuai dengan nilai-nilai Islam. Properti syariah juga dapat memberikan kontribusi sosial, karena dapat membantu masyarakat ekonomi rendah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
- Diversifikasi portofolio, yaitu properti syariah dapat menjadi salah satu instrumen investasi yang dapat menyeimbangkan risiko dan imbal hasil. Properti syariah juga dapat memberikan peluang pasar yang luas, karena dapat menarik minat dari kalangan muslim maupun non-muslim.
Tantangan Properti Syariah
Properti syariah juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
- Keterbatasan pendanaan, yaitu properti syariah masih sulit untuk mendapatkan pembiayaan yang memadai, karena kurangnya lembaga keuangan syariah, produk pembiayaan syariah, dan sumber dana syariah. Selain itu, properti syariah juga masih kurang diminati oleh investor, karena kurangnya kesadaran, pemahaman, dan kepercayaan terhadap properti syariah.
- Kepatuhan syariah, yaitu properti syariah harus memastikan bahwa semua aspek properti, mulai dari desain, konstruksi, operasi, hingga pemeliharaan, sesuai dengan syariah. Hal ini membutuhkan pengawasan dan sertifikasi dari lembaga otoritas syariah, seperti Dewan Syariah Nasional atau Badan Pengawas Syariah, yang masih terbatas dan bervariasi di setiap daerah.
- Perubahan regulasi, yaitu properti syariah harus mengikuti peraturan yang berlaku di bidang properti, seperti perizinan, perpajakan, dan warisan, yang mungkin berbeda dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini membutuhkan koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah, lembaga syariah, dan pelaku properti, yang masih kurang dan kompleks.