Tanah adalah salah satu aset yang paling berharga bagi manusia. Tanah bisa menjadi sumber penghidupan, tempat tinggal, atau investasi. Namun, apa yang terjadi jika seseorang ingin melepaskan hak milik atas tanahnya? Apakah tanah tersebut otomatis menjadi milik negara?
Pelepasan hak milik atas tanah adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memutuskan hubungan hukumnya dengan tanah tersebut. Pelepasan hak milik bisa terjadi karena berbagai alasan, misalnya karena ingin menjual tanah kepada pihak lain, karena ingin menghibahkan tanah kepada ahli waris, atau karena ingin mengganti status tanah dari hak milik menjadi hak guna bangunan.
Namun, pelepasan hak milik atas tanah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik tanah agar pelepasan hak milik sah secara hukum. Salah satu syaratnya adalah membuat akta pelepasan hak atas tanah di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
Akta pelepasan hak atas tanah adalah dokumen hukum yang menyatakan bahwa pemilik tanah telah melepaskan haknya kepada negara. Dengan demikian, tanah yang dilepaskan hak miliknya menjadi tanah negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dilekati oleh hak apapun. Tanah negara berbeda dengan tanah milik negara, yang merupakan tanah yang menjadi aset barang milik negara atau daerah.
Lalu, mengapa pelepasan hak milik harus dilakukan kepada negara, bukan kepada pihak lain? Hal ini karena menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah, air, dan ruang angkasa di wilayah Indonesia. Negara berhak mengatur dan mengurus tanah sesuai dengan kepentingan umum.
Selain itu, pelepasan hak milik kepada negara juga bertujuan untuk mencegah terjadinya monopoli tanah oleh pihak tertentu. Dengan demikian, negara dapat mengalokasikan tanah negara kepada pihak yang membutuhkan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, perumahan, atau industri. Negara juga dapat memberikan hak atas tanah negara kepada pihak lain, misalnya dengan cara mengeluarkan sertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai.
Namun, pelepasan hak milik kepada negara tidak berarti tanpa imbalan. Pemilik tanah yang melepaskan hak miliknya berhak mendapatkan ganti rugi dari negara. Besarnya ganti rugi ditentukan berdasarkan nilai pasar tanah yang dilepaskan, serta faktor-faktor lain seperti luas, lokasi, kondisi, dan fungsi tanah. Ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, atau benda lain yang setara.
Pelepasan hak milik atas tanah adalah sebuah pilihan yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh pemilik tanah. Pelepasan hak milik bukan hanya berdampak pada status tanah, tetapi juga pada hak dan kewajiban pemilik tanah. Oleh karena itu, sebelum melakukan pelepasan hak milik, pemilik tanah harus memahami proses, syarat, dan akibat hukumnya secara jelas.